IMPLEMENTASI PNP DALAM PEMBELAJARAN

Posted on February 23, 2009

0


>



Thema ini bermakna Pelaksanaan Pembudayaan Nilai Pancasila (PNP) dalam Pembelajaran, terutama dengan mendayagunakan kelembagaan dan proses pendidikan. Secara normatif dan praktis proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan komponen-komponen yang berlaku. Guna memahami asas normatif dan praktis proses pembelajaran dimaksud, hayati uraian berikut:

I. Latarbelakang Budaya dan Negara Indonesia

Bangsa Indonesia bangga dan bersyukur mewarisi tatanan nilai sosio-budaya yang kaya dan luhur. Sari dan puncak sosio-budaya nusantara ialah pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanchauung) = Pancasila.

PPKI dengan dijiwai kepemimpinan dan kenegarawanan pejuang, musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan filsafat hidup ini sebagai dasar negara (filsafat negara, ideologi negara) sebagai terumus dalam Pembukaan UUD 1945. Ketetapan demikian diakui sebagai hukum dasar negara, kaidah negara yang fundamental, asas kerokhanian negara dan jiwa UUD (konstitusi) negara. Nilai fundamental ini juga sebagai asas moral sistem kenegaraan NKRI yang memancarkan identitas dan integritas nasional Indonesia.

Nilai fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 terjabar secara konstitusional dalam Batang Tubuh (pasal-pasal) dan Penjelasan UUD 1945. Karenanya, secara filosofis-ideologis dan konstitusional asas kerokhanian dan asas moral NKRI ini bersifat imperatif (= wajib dan mengikat) semua yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI: warga negara, lembaga negara dan hukum perundangan. Karena itu pula semua asas orospolbud………..

Perwujudan dan Sistem NKRI Berdasarkan Pancasila – UUD 45

<!–[if gte vml 1]>

T A P     M P R

 U       U      D      45

<![endif]–>

<!–[if gte vml 1]>

P  A  N  C  A  S  I  L  A

<![endif]–>



Skema di atas menampilkan integritas sistem kenegaraan Pancasila – UUD 45 secara filosofis-ideologis dan konstitusional. Adalah kewajiban dan amanat filosofis-ideologis dan konstitusional bagi semua warga negara, lembaga negara dan pejabat negara untuk menegakkan sistem kenegaraan ini demi integritas dan martabatnya.

Pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional rakyat sebagai warga negara —berlaku universal— ialah kepada dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional) sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam asas imperatif. Karena sesungguhnya sistem filsafat dan atau ideologi negara itulah yang melahirkan asas kerokhanian negara dan kaidah fundamental negara; in casu dalam NKRI tersimpul dalam Bab I Pasal 1: (1), (2) dan (3). Sesungunya, asas kerokhanian dan asas fundamental ini menjamin kedudukan dan martabat manusia warga negara sebagai terkandung dalam pasal 1 seutuhnya.

Karenanya, rakyat warga negara seharusnya menikmati kesyukuran dan kebanggaan nasional, karena kedudukan, hak dan martabatnya terjamin secara moral, kultural dan konstitusional! Karena itulah, setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan (pengayoman dan jaminan) sebagai terjabar dalam berbagai Pasal UUD Proklamasi. Jadi, semua warga negara senantiasa secara filosofis-ideologis dan konstitusional memiliki integritas kepribadian dan HAM; sebagaimana juga tiap warga negara mengemban kewajiban untuk loyal (setia dan bangga) kepada sistem kenegaraan Pancasila!

Analisis kritis dan normatif:

Siapapun warga negara yang tidak menerima dasar filsafat negara Pancasila sebagai ideologi negara dan ideologi nasional, berarti mereka menolak untuk setia dan bangga dengan sistem kenegaraannya. Bermakna juga mereka tidak dapat menerima haknya untuk hidup (bersama rakyat warga negara lainnya) di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila. Karenanya, mereka sendiri yang tidak mau hidup bersama kita, karena mereka telah memiliki filsafat hidup (filsafat negara, ideologi negara) mereka sendiri, in casu: marxisme-komunisme-atheisme!

Jadi, kaum komunis (PKI, neo-PKI, KGB) memberontak atau tidak memberomtak, secara a priori, ideologis dan konstitusional bukanlah warga negara RI. Karena kategori dan pusat kesetiaan seorang warga negara ialah kesetiaan dan kebanggaannya kepada dasar negaranya dan UUD negaranya.

Analisis demikian menunjukkan adanya supremasi ideologi; sebagaimana juga berlaku universal bagi bangsa-bangsa dan negara modern dengan berbagai sistem filsafat dan ideologi mereka masing-masing.

II. Landasan-landasan PNP

Motivasi dan tujuan apapun —in casu PNP— wajar dilandasi oleh asas-asas normatif yang menjiwai pelaksanaannya. Secara normatif dan teoritis meliputi:

A. Landasan-landasan PNP

1. landasan sosio-budaya dan sosio-psikologis rakyat dan masyarakat se-nusantara

2. landasan filosofis – ideologis

3. landasan konstitusional, dan peraturan perundangan sebagai jabarannya.

4. landasan ilmiah = psiko-paedagogis, sosiologis, teori-teori belajar – mengajar

5. landasan praktis-fungsional kontekstual: sistemik, konseptual, normatif, fungsional…. (= asas integral-fungsional)

B. Kedudukan dan Fungsi Nilai Pancasila dalam NKRI

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, kedudukan dan fungsi nilai Pancasila, terutama sebagai berikut:

1. Nilai Pancasila sebagai sari dan puncak sosio-budaya bangsa, sebagai identitas (kepribadian, jatidiri) bangsa;

2. Sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung) Indonesia. Maknanya, sebagai nilai pilihan terbaik yang menjiwai, melandasi dan memandu tatanan kehidupan rakyat Indonesia sepanjang sejarahnya.

3. Sebagai dasar negara Proklamasi —sebagai terumus dan disahkan dalam Pembukaan UUD 1945—, karenanya dasar negara Pancasila secara konstitusional bersifat imperatif (mengikat dan memaksa) semua warga negara dan lembaga negara dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI. (= Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi nasional) Indonesia.

4. Sebagai jiwa bangsa, jiwa UUD negara, bermakna juga sebagai asas kerokhanian bangsa dan negara. Maknanya, nilai Pancasila sebagai asas moral bangsa dan negara, asas moral politik dan kepemimpinan nasional.

5. Sebagai asas-asas normatif-filosofis-ideologis dan konstitusional dalam NKRI maka secara imperatif bangsa dan NKRI mengembangkan dan menegakkan N-sistem nasional (cermati dan hayati skema 2). N-sistem nasional ini menjadi wujud fungsional norma dasar negara dalam kelembagaan sebagai pembudayaan nilai (dasar negara) Pancasila.

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE  \* MERGEFORMAT <![endif]–><!–[if gte vml 1]>

N-SISTEM NASIONAL

SOSIO-BUDAYA & FILSAFAT HIDUP

SISTEM EKONOMI

SISTEM POLITIK

SISTEM HUKUM NASIONAL

FILSAFAT HUKUM

FILSAFAT   NEGARA

N  E  G  A  R  A    H  U  K  U  M

NUSANTARA (ALH-SDA) & BANGSA (SDM) INDONESIA

<![endif]–>

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

*) = N = sejumlah sistem nasional, terutama:






III. NKRI sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila

Sebagaimana tatanan kehidupan universal (umum) bangsa-bangsa modern, kita menyaksikan adanya sistem kenegaraan: sistem kenegaraan kapitalisme-liberalisme, sosialisme, komunisme, zionisme, fundamentalisme dan sebagainya.

Fenomena data budaya sistem politik dan kenegaraan bangsa-bangsa, membuktikan bahwa sistem kenegaraan dan sistem politik bersumber dari sistem filsafat dan atau sistem ideologi yang mereka anut (kembangkan)!

Sistem filsafat dan ideologi dimaksud, terutama: theokrarisme, kapitalisme-liberalisme, marxisme-komunisme-atheisme, sosialisme, zionisme; naziisme-fascisme, fundamentalisme, dan sebagainya —tentu juga sistem filsafat Pancasila—. Visi politik kita, mengerti bangsa dan negara mana penganut nilai-nilai filsafat ideologi tersebut!

Antar sistem filsafat dan atau ideologi itu senantiasa dalam dinamika dan kompetisi perjuangan merebut supremasi dan dominasi dalam tatanan internasional! Forum PBB dan GNB adalah arena dunia bagaimana cita dan citra lakon budaya dan moral (praktek) sistem filsafat dan atau ideologi itu. Negara adidaya menjadi elite dan super power dunia modern, dalam wujud: negara industri, kapitalis, sampai imperialis dan neo-imperialisme —dengan jubah investor—.

Dalam kancah globalisasi-liberalisasi dan dinamika postmodernisme itulah terjadi bagaimana bangsa dan negara kita berjuang bertahan untuk eksis (tetap: merdeka dan berdaulat); sebagai tuan rumah di rumah kita sendiri!

Postmodernisme telah menggoda dan melanda dunia, mulai secara militer (atas: Afghanistan, Irak; mulai ancam Korea Utara dan Iran), sampai rekayasa politik dan ekonomi global langsung maupun tak langsung (World Bank, IMF, CGI; bahkan PBB/UNO).

Mereka berjuang dengan slogan politik yang menggoda: demi kebebasan (= liberalisme), demokrasi (= demokrasi liberal) atas nama HAM (= pemujaan individualisme, materialisme sampai anarchisme). Fenomena sosial politik dan ekonomi dalam NKRI era reformasi adalah fenomena aktual dari neo-liberalisme, neo-imperialisme……… yang dengan lihai momentum kebebasan dimanfaatkan oleh gerakan neo-PKI (KGB)!

IV. Pembudayaan Nilai Pancasila (PNP) dalam Pembelajaran

Sesungguhnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab X pasal 36 dan 37 adanya kurikulum dasar yang mengandung nilai-nilai pembinaan mental dan moral kepribadian generasi muda. Secara formal pembinaan mental moral kewarganegaraan dapat dilaksanakan dengan program pendidikan PKn.

Mengingat thema makalah ini Implementasi PNP dalam Pembelajaran, bermakna sebagai proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 UU tersebut di atas, ad. 20. “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar disuatu lingkungan belajar.” Umumnya, dimaknai sebagai proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal.

Kurikulum dan atau materi pokok program PNP sesungguhnya lebih fundamental dan komprehensif dibandingkan dengan PKn. Karena itu, program ini belum cukup terlaksana melalui kurikulum dan pendidikan PKn.

Seyogyanya diperlukan suatu kebijaksanaan negara dan strategi nasional yang menjamin pelaksanaan PNP yang sekarang kita bahas. Artinya, masih diperlukan landasan hukum dan atau payung hukum untuk pelaksanaan PNP sebagaimana diprakarsai oleh Depdiknas.

Dapat dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan strategi kelembagaan nasional (lintas departemental dan non-departemental) dengan program nasional.

PNP dapat diandalkan sebagai upaya negara menghadapi tantangan globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme yang menggoda dan melanda dunia abad XXI (hayati dan waspadai tantangan dimaksud dalam ad. V. A. uraian ini).

A. Kebijaksanaan dan Strategi PNP

Program PNP dapat juga sinergis dengan PKn terutama bagi generasi muda melalui lembaga pendidikan dan proses pembelajaran (SD – SLTP – SMU/SMK). Khusus pendidikan tinggi (PTN-PTS) akan dikembagkan paduan PNP – PKn yang lebih mendasar dan komprehensif. Kita percaya ketahanan nasional NKRI sejati ialah berpusat pada ketahanan mental-ideologi warga negara sebagai SDM unggul-kompetitif-terpercaya.

Prioritas dalam lembaga pendidikan melalui proses pembelajaran seyogyanya dimantapkan: Visi-misi PNP dalam pembelajaran dengan landasan yang menjamin pelaksanaannya secara melembaga; terutama:

1. landasan hukum yang memadai;

2. rumusan tujuan dan program;

3. SDM ketenagaan pembina dan pengelola PNP;

4. media, metode dan sumber belajar – mengajar (kepustakaan) yang standar nasional; dan

5. asas-asas dan instrumen penilaian yang memadai.

B. Program Strategis dan Fundamental

Prioritas pengembangan kepustakaan bidang: filsafat Pancasila dan ideologi Pancasila. Kita percaya filsafat Pancasila sebagai ideologi masa depan wajib disiapkan dan dikembangkan, karena nilai Pancasila adalah dasar negara (fundamen negara). Landasan dan kerangka dasar sistem filsafat Pancasila dan ideologi Pancasila perlu dikembangkan oleh lembaga-lembaga PTN-PTS dan lembaga-lembaga keilmuan lain.

Supaya pemikiran mendasar ini cukup kaya, valid dan terpercaya maka diperlukan kelembagaan yang lebih representatif, dibawah otoritas kelembagaan negara. Alternatif kelembagaan dimaksud merupakan sinergis antar dan lintas (kelembagaan) departemental dan nondepartemental; terutama:

1. Mendiknas;

2. LIPI;

3. Komnas HAM;

4. Lemhannas;

5. Menetri Agama;

6. Meneg Pemuda dan Olah Raga (Menpora); dan

7. Meneg Komunikasi dan Informasi (yang melaksanakan sosialisasi, pembudayaan) secara nasional;

8. Berbagai potensi dalam komponen-komponen kelembagaan keagamaan: seperti tokoh-tokoh MUI, para ulama dan pemuka agama dari berbagai agama.

Catatan:

Kelembagaan demikian untuk menghindarkan pendapat atas pengalaman sejarah adanya BP-7 dan Team P-7 –yang dianggap di bawah otoritas tunggal Presiden—. Mengingat visi-misi PNP adalah bertujuan luhur demi nation and character building, seyogyanya thema makalah ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi gagasan awal langkah strategis PNP secara nasional.

V. Tantangan Nasional, Global dan Postmodernisme

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, negara melaksanakan pembinaan kesadaran mental-ideologi berbangsa dan bernegara melalui program PKn dan atau bela negara. Diakui adanya PNP akan lebih meningkatkan dan memantapkan pembinaan mental ideologi generasi muda dan SDM warga negara RI dalam menghadapi tantangan nasional, global dan postmodernisme.

Kita bersyukur terbitnya buku Pendidikan Kewarganegaran (PKn) SD. Semoga buku ini dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam mendidikkan dan membudayakan nilai dasar negara Pancasila dan UUD Negara bagi generasi muda. Para guru dan pendidik berkewajiban membudayakan amanat nasional dalam Pembukaan UUD 45 dan NKRI.

Tekad rakyat Indonesia untuk bersatu sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, dimantapkan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Tekad ini menjadi modal nasional merebut kemerdekaan nasional Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemerdekaan dan kedaulatan tegak dalam integritas NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45, sistem kenegaraan dan rumah tangga bangsa Indonesia.

Untuk menjamin kelangsungan NKRI, pendiri negara (PPKI) secara konstitusional mengamanatkan: “…..untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….” Bermakna bangsa – negara wajib membina SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai subyek penegak kemerdekaan, kedaulatan, dan kepemimpinan nasional. Sesungguhnya, visi-misi mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung makna nation and character building. Asas moral yang terkandung di dalamnya terutama menjamin tegaknya sistem kenegaraan Pancasila oleh dan untuk SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai bhayangkari negara Pancasila.

Amanat konstitusional ini dijabarkan dalam UUD 45 Pasal 31 dan dimantapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi pedoman pengembangan SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai bhayangkari NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45.

A. Tantangan Globalisasi-liberalisasi dan Postmodernisme

Visi-misi PNP seyogyanya mampu meningkatkan wawasan nasional agar SDM warga negara kita mampu mewaspadai tantangan global dan nasional yang mengancam integritas NKRI. Pendidikan dan pembudayaan NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45 dalam PNP juga mengandung tujuan mendasar berikut:

1. Meningkatkan mental-moral manusia dan warga negara RI sebagai satu bangsa Indonesia dalam NKRI sebagai negara bangsa (nation state, negara kebangsaan) seutuhnya. Maknanya, kondisi warisan budaya daerah dan kearifan lokal sebagai kebhinnekaan (pluralisme) dalam nusantara secara kultural dan moral ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia. Jadi, pluralisme dan warisan keunggulan daerah (= kearifan lokal), ditingkatkan dalam puncak budaya dan semangat kebangsaan dalam integritas nasional: kesatuan nasional (tunggal ika) dan kebanggaan nasional. Inilah jiwa kebangsaan dan jiwa nasional Indonesia yang melembaga dalam NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45. Bandingkan dengan motto negara Amerika Serikat: ” E Pluribus Unum” (CCE 1994: 25).

2. Bangsa dan NKRI hidup dalam dinamika dan antar hubungan regional dan internasional. Bangsa Indonesia adalah bagian dari tatanan peradaban dunia modern dalam semangat persahabatan dan kerjasama demi kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dunia abad XXI ditandai era globalisasi – liberalisasi dan postmodernisme (pasca modernisme). Dunia demikian menjadi medan adu kekuatan. Negara adidaya, dipelopori Amerika Serikat dan Unie Eropa bergerak pesat merebut supremasi (keunggulan) politik, ekonomi, budaya dan ipteks serta militer (hankam). Kita menyaksikan bagaimana USA dan Unie Eropa bersama negara-negara industri maju lainnya (Jepang, RRC, Australia) terus mendominasi politik dan ekonomi dunia. Kapitalisme – liberalisme melanda dunia!

3. Khusus dalam NKRI mulai era reformasi, kita mengalami budaya politik liberal dan neo-liberalisme, demokrasi liberal, termasuk ekonomi liberal…. Praktek politik memuja kebebasan (liberalisme, neo-liberalisme) atas nama demokrasi dan HAM. Budaya dan praktek politik mengalami degradasi nasional, degradasi mental dan moral. Atas nama demokrasi dan HAM eks PKI (G.30S/PKI) melalui hujatan pelurusan sejarah, mereka bangkit dengan berbagai gerakan. Ini tantangan atas integritas Pancasila – UUD 45 dan NKRI!

4. Bangsa dan NKRI wajib waspada PKI —sekarang terkenal sebagai Komunis Gaya Baru atau KGB— adalah penganut marxisme-komunisme-atheisme. Ajaran ini bertentangan dengan dasar negara Pancasila yang beridentitas theisme-religious! Tegakkan asas moral theisme-religious sebagai benteng menghadapi marxisme-atheisme. Kekuatan neo-liberalisme yang hanya memuja kebebasan dan materi (kapitalisme), yang berwatak moral individualisme-sekularisme sinergis dengan marxisme-komunisme-atheisme yang memuja materi (materialisme) dan etatisme (memuja: kedaulatan negara, negara = hanya ada satu partai politik dalam negara, partai komunis sebagai partai negara)! Dalam sistem negara komunis tidak ada demokrasi atau kedaulatan rakyat; yang ada hanya kedaulatan negara yang dilaksanakan dengan otoritas tunggal partai negara! Tidak ada moral Ketuhanan dan agama, karena marxisme = atheisme! Karenanya, “tujuan menghalalkan semua cara!”

5. Tantangan nasional yang amat mendesak: bagaimana rakyat dan negara kita mengatasi tantangan sosial ekonomi yang menghimpit bangsa: kemiskinan, pengangguran; pendidikan biaya mahal; konflik horisontal sampai anarchisme. Jadikan program PKn untuk meningkatkan mental-moral SDM Indonesia sebagai warga negara unggul-kompetitif-terpercaya!

B. Visi – Misi PNP dan PKn

Dengan wawasan nasional dalam NKRI sebagai negara bangsa (nation state) maka program PNP adalah mendasar dan mendesak sebagai strategi nasional yang memantapkan integritas sistem kenegaraan (berdasarkan) Pancasila – UUD 45. Karenanya, visi-misi PNP dapat sinergis dengan PKn dan dimantapkan secara nasional oleh lembaga-lembaga lintas departemental dan non-departemental.

Gagasan nasional yang mendasar dan mendesak ini cukup sinergis dengan asas-asas fundamental dan konstitusional NKRI sejak G.30S/PKI yang secara filosofis-ideologis telah melakukan gerakan separatisme ideologi. Mengingat PKI menganut ajaran marxisme-komunisme-atheisme yang berwatak materialisme-etatisme, maka sistem kenegaraan Pancasila secara niscaya tidak mungkin mereka terima atau kita menerima mereka. Artinya, akan terjadi kondisi dialektika politik dan ideologi di dalam NKRI. Itu berarti, mereka akan selalu melakukan revolusi di dalam kehidupan nasional kita; berjuang mendirikan negara di dalam negara (NKRI sebagai sistem negara Pancasila).

Manakala mereka tidak dihadapi dengan kaidah filosofis-ideologis dan konstitusional yang mantap, mereka akan terus menjadi tantangan nasional (= duri dalam daging, kangker dalam tubuh NKRI).

Berdasarkan analisis filosofis-ideologis demikianlah, maka kaidah fundamental dan konstitusional berikut wajib ditegakkan oleh NKRI sebagai negara hukum; terutama:

1. Bahwa filsafat dan ideologi Pancasila memancarkan integritas sebagai sistem filsafat dan ideologi theisme-religius. Artinya, warga negara RI senantiasa menegakkan moral dan budaya politik yang adil dan beradab yang dijiwai moral Pancasila.

2. UUD Proklamasi seutuhnya memancarkan nilai filsafat Pancasila: mulai Pembukaan, Batang Tubuh (hayati: pasal 29) dan Penjelasan UUD 45;

3. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4;

4. Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan

5. Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara.

Keseluruhan ketentuan filosofis-ideologis dan konstitusional ini belum ditegakkan baik oleh lembaga-lembaga tinggi negara (Presiden-MPR-DPR, MA-MK, DPD) bahkan juga oleh Menkopolhukam, Jaksa Agung dan Kapolri —yang kita saksikan sering terjadi bentrokan massa antara rakyat pembela Pancasila dengan gerakan neo-PKI (KGB) yang dipelopori PRD dan Papernas.

Semoga keprihatinan nasional atas fenomena sosial politik era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM…….jangan sampai meruntuhkan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila!

Benteng nasional NKRI yang dijiwai wawasan nasional, kesetiaan dan kebanggaan kepada nilai dasar negara Pancasila hendaknya menjadi asas moral dan sumber energi perjuangan generasi penerus sebagai ksatria dan bhayangkari NKRI.

Bagian dari kurikulum dasar (kurikulum inti) sebagai matakuliah pembinaan kepribadian (MKPK) ialah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara umum (universal) tiap bangsa memberikan civics education. Jadi, PKn adalah pendidikan nilai kebangsaan dan kenegaraan yang imperatif; atau visi-misi keniscayaan tiap bangsa dan negara.

Demi integritas dan kejayaan NKRI maka nilai-nilai fundamental berikut secara niscaya ditanamkan dan dibudayakan bagi SDM generasi penerus bangsa:

1. Rakyat Indonesia secara geografis hidup dalam kesatuan nusantara, dengan karakter sosio-psikologis dan sosio-budaya nusantara terintegrasi dengan bahasa nusantara (Melanesia, Melayu); dan melalui Sumpah Pemuda mengakui sebagai bahasa nasional Indonesia. Maknanya secara natural dan kultural bangsa Indonesia adalah satu kesatuan.

2. Sari dan puncak sosio-budaya dengan bahasa nasional Indonesia; sosio-psikologis terbentuk sebagai jatidiri bangsa (jiwa bangsa dan jatidiri nasional) berkat nilai asas kerokhanian bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung) Pancasila memancarkan jiwa dan kepribadian bangsa (jatidiri nasional) dengan nilai kekeluargaan dan moral Ketuhanan sebagai bangsa Indonesia yang adil dan beradab (bermartabat).

3. PPKI menjelang Proklamasi mufakat menetapkan filsafat hidup Pancasila sebagai dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional) secara filosofis-ideologis terumus sebagai Hukum Dasar di dalam Pembukaan UUD 45. Nilai-nilai fundamental dalam Pembukaan UUD 45 terjabar secara konstitusional dalam Batang Tubuh (Pasal-pasal) seutuhnya. (Karenanya nilai fundamental dalam Hukum Dasar/Pembukaan bersifat tetap).

4. Dasar negara Pancasila secara imperatif menjadi tatanan kebangsaan dan kenegaraan NKRI. Maknanya, mulai ajaran HAM bersumber dari filsafat Pancasila, terjabar dalam asas negara berkedaulatan rakyat (= demokrasi berdasarkan moral Pancasila), NKRI sebagai negara hukum sampai tata ekonomi nasional berdasarkan Pancasila (= keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kaidah fundamental ini adalah asas, identitas dan integritas sistem kenegaraan NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45.

5. Tatanan kelembagaan negara dan tata kepemimpinan nasional sepenuhnya berkewajiban (= imperatif) menegakkan asas normatif dasar negara dalam kaidah fundamental negara (Pembukaan UUD 45). Visi-misi demikian dididikkan kepada generasi muda bangsa sebagai warga negara penegak dan pewaris NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45.







Posted in: PMP